Gubernur Kalsel H Muhidin Dukung Digitalisasi Penyaluran Bansos Agar Tepat Sasaran

amanditmedia.id, Jakarta - Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional yang mengarah pada digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2). Dalam acara tersebut, Muhidin hadir bersama puluhan kepala daerah lain dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mendengarkan arahan mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital program bansos.

Menurut Muhidin, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial bisa berjalan optimal. Ia menekankan bahwa penerapan sistem digital diharapkan tidak hanya mempercepat proses penyaluran, tetapi juga menjamin bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pernyataan ini mencerminkan respons positif dari pemerintah daerah terhadap langkah pemerintah pusat dalam memperbaiki mekanisme distribusi perlindungan sosial.

Acara sosialisasi yang dihadiri Muhidin sendiri digelar sebagai bagian dari piloting digitalisasi bantuan sosial dengan tujuan menciptakan penyaluran yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Program ini merupakan bagian dari upaya transformasi tata kelola bansos yang memanfaatkan infrastruktur digital publik, termasuk integrasi data melalui sistem terpadu dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan sosial secara nasional.

Dalam kesempatan itu, berbagai pemaparan disampaikan mengenai urgensi digitalisasi bansos, peran data dan teknologi, serta bagaimana pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam implementasinya. Ada pembahasan tentang integrasi data satu atap melalui Satu Data Indonesia dan penguatan sistem pertukaran data agar proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan lebih akurat. Digitalisasi layanan ini juga dipandang sebagai langkah penting dalam memperkecil kesenjangan data dan mengurangi risiko kesalahan dalam pendataan serta penyaluran.

Gubernur Muhidin hadir didampingi sejumlah pejabat dari Provinsi Kalsel, termasuk Kepala Dinas Sosial setempat. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen provinsi ini dalam mendukung transformasi digital yang diprakarsai pemerintah pusat. Partisipasi aktif pemerintah daerah dianggap penting agar kebijakan digitalisasi tersebut bisa diterapkan secara merata hingga ke tingkat kabupaten/kota dan desa.

Program digitalisasi tersebut sendiri bukan hal baru karena pemerintah sudah beberapa kali menggulirkan upaya serupa dalam rangka meningkatkan ketepatan dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Transformasi digital yang dikembangkan mencakup penggunaan teknologi seperti Digital Public Infrastructure, pertukaran data lintas sektor, hingga sistem pendaftaran dan verifikasi digital bagi calon penerima manfaat. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, transparan, serta akuntabel sehingga memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, perluasan pilot project digitalisasi bansos juga sudah direncanakan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2026. Proyek ini melibatkan puluhan kabupaten dan kota dari berbagai provinsi, termasuk sebagian besar wilayah di luar Pulau Jawa, sebagai bentuk perluasan uji coba implementasi sistem digital baru. Hal ini menunjukkan bahwa langkah digitalisasi bukan sekadar wacana, tetapi sudah memasuki fase implementasi yang lebih luas di tingkat daerah.

Muhidin menilai bahwa dukungan pemerintah daerah tidak hanya harus berupa kehadiran di acara sosialisasi, tetapi juga kesiapan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam langkah konkret di wilayah masing-masing. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar digitalisasi bantuan sosial berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

Langkah Indonesia ke arah digitalisasi penyaluran bantuan sosial ini diharapkan bisa menjadi contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi dan penguatan data yang akurat, program bansos digital diyakini bisa mengurangi kesalahan penyaluran, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin bantuan tepat kepada masyarakat yang berhak.