Ombudsman RI Beri Opini Kualitas Tinggi untuk Pelayanan Publik HSS, Nilai Tembus 82,57!

amanditmedia.id, Kandangan - Prestasi di bidang pelayanan publik kembali ditorehkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Dalam kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menerima langsung penyampaian hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2025 yang berlangsung di rumah dinasnya, Rabu (11/2).

Rombongan Ombudsman yang dipimpin Hadi Rahman datang untuk menyerahkan Laporan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari hasil evaluasi tersebut, HSS memperoleh nilai 82,57 dan masuk dalam kategori Opini Kualitas Tinggi.

Proses penilaian dilakukan selama September hingga November 2025 dengan menilai berbagai komponen, mulai dari kesiapan unsur pendukung layanan, mekanisme pelaksanaan, hingga hasil layanan yang dirasakan masyarakat. Sistem pengelolaan pengaduan dan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan layanan juga menjadi sorotan penting guna mencegah praktik maladministrasi.

Berdasarkan surat resmi Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, capaian HSS menempatkannya pada kategori kualitas layanan "Baik" dengan tingkat kepatuhan "Kualitas Tinggi". Penghargaan tambahan turut diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten HSS yang meraih predikat kualitas pelayanan sangat baik dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Ombudsman Kalsel kepada Bupati HSS. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman dalam fungsi pengawasan eksternal sekaligus menjadikan hasil penilaian ini sebagai pemicu peningkatan mutu layanan di seluruh perangkat daerah.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bapperida, sejumlah kepala OPD, Kepala Bagian Organisasi Setda, serta perwakilan manajemen RSUD Hasan Basry Kandangan.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan langkah pencegahan maladministrasi agar kualitas layanan publik di wilayah Bumi Antaludin semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.