APIP dan APH HSS Perkuat Koordinasi Tangani Pengaduan Pemerintahan Daerah 2026

amanditmedia.id, HSS — Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diperkuat untuk menangani laporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten HSS di Aula Rakat Mufakat (Ramu), Jumat (14/8/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten HSS sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanganan Laporan/Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP.

Kegiatan turut dihadiri Inspektur Daerah Kabupaten HSS Kiki Rachmawati, ST., MT., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Teddy Sutedjo, S.T., M.T., unsur TNI dan Polri, serta jajaran Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Kabupaten HSS.

Rapat koordinasi tersebut digelar secara rutin setiap tiga bulan sebagai forum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani laporan maupun pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pembahasan, tim menyepakati setiap laporan atau pengaduan yang masuk agar segera dikoordinasikan dan disampaikan kepada unsur terkait.

Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, Kejaksaan, serta TNI/Polri sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain membahas mekanisme penanganan pengaduan, rapat juga membahas sejumlah rencana kerja Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Kabupaten HSS tahun 2026.

Koordinasi antara APIP dan APH menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Melalui sinergi tersebut, penanganan laporan diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten HSS juga terus mendorong koordinasi lintas sektor agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai ketentuan.