HSS Borong 4 Penghargaan Hari Pengayoman ke-81, Raih Predikat Istimewa hingga JDIH Terbaik

amanditmedia.id, Banjarmasin — Empat penghargaan berhasil diboyong Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rabu (19/8).

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Hukum RI dan Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai apresiasi atas kinerja Pemkab HSS dalam reformasi hukum, pengelolaan informasi hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sekda HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., menerima langsung penghargaan tersebut mewakili Bupati HSS. Penyerahan dilakukan Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem usai upacara Hari Pengayoman ke-81.

Dua penghargaan berasal dari Kementerian Hukum RI. Pertama, predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Kedua, peringkat pertama pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 dengan predikat AA (Istimewa) dan skor 96.

Dua penghargaan lainnya diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel. Pemkab HSS mendapat penghargaan sebagai mitra kerja atas capaian Indeks Reformasi Hukum tertinggi di Kalsel.

Penghargaan mitra kerja juga diberikan kepada DPMD-PPPA HSS atas kontribusinya dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di seluruh wilayah HSS.

Dalam amanatnya, Alex menekankan pelayanan hukum harus memberikan kemudahan dan solusi bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan.

"Kalau bisa dipercepat tak boleh diperlambat, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit," tegas Alex.

Sementara itu, Sekda HSS Muhammad Noor menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas capaian tersebut. Pemkab HSS, kata dia, akan terus memperkuat layanan informasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Penghargaan tersebut menjadi capaian penting bagi HSS dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek reformasi hukum, keterbukaan informasi hukum, dan akses bantuan hukum bagi masyarakat.