BSPS 2026 Sasar 400 Ribu Rumah, Pemkab HSS Siapkan Data Usulan untuk Percepatan Bantuan

amanditmedia.id, Kandangan — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 menargetkan perbaikan 400 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara nasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) menyatakan siap mempercepat pengusulan penerima bantuan tersebut.

Kesiapan itu ditegaskan setelah jajaran Pemkab HSS mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara virtual, Rabu (12/8).

Rapat diikuti dari Aula Rapat Inspektorat Kabupaten HSS, Jalan A. Yani, Simpang Lima, Kandangan. Hadir Sekretaris Daerah HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., Inspektur Daerah Kiky Rahmawat, ST., MT., serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Dispera KPLHP) HSS Susilo Adianto, S.STP., M.Si.

Rakor nasional tersebut diikuti pemerintah daerah provinsi serta kabupaten dan kota se-Indonesia. Pembahasannya berfokus pada percepatan pengusulan Program Bedah Rumah melalui skema BSPS Tahun Anggaran 2026.

Program BSPS 2026 menargetkan perbaikan dan renovasi 400 ribu unit RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per unit. Anggaran tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Besaran bantuan dapat disesuaikan untuk wilayah khusus, seperti kawasan pegunungan atau pulau-pulau kecil.

Dalam rakor tersebut juga disampaikan lokasi prioritas program. Fokus diarahkan kepada 174 daerah yang masuk kategori backlog 2, yakni memiliki rumah tetapi tidak layak huni, serta termasuk desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan pemutakhiran data per 11 Agustus 2026 pukul 09.50 WIB, usulan secara nasional telah mencapai 159.061 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 33 provinsi dan 249 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 108.202 usulan berada pada rentang desil 1 hingga 4.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah pusat mendorong penguatan koordinasi lintas instansi di daerah.

Inspektorat Daerah bersama Dinas Perumahan dan Permukiman bertugas memverifikasi kelengkapan persyaratan administratif melalui aplikasi resmi.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran kecamatan berperan dalam mengawal validitas data penerima manfaat di lapangan. Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap daerah yang dinilai lambat mengusulkan data.

Kepala Dispera KPLHP HSS Susilo Adianto mengatakan pihaknya telah memiliki basis data yang siap digunakan untuk pengusulan program.

"Untuk Kabupaten HSS, kita sebenarnya sudah memiliki data usulan yang valid dan siap dikirim atau diunggah. Melalui rapat daring hari ini, kita memantapkan pemahaman terkait petunjuk teknis pelaksanaan," kata Susilo.

Menurutnya, setelah ketentuan teknis semakin jelas, pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut di lapangan agar proses pengusulan dari HSS berjalan cepat dan lancar.

Dengan kesiapan data serta koordinasi lintas sektor, Pemkab HSS optimistis bantuan BSPS dapat terserap secara optimal.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSS.