Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di HSS, Sekda Dorong Ormas Jadi Mitra Pengawas

amanditmedia.id, Hulu Sungai Selatan — Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus mendorong keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang kali ini diikuti puluhan anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) se-HSS di Aula Wakil Bupati, Kandangan, Kamis (16/7).

Sekretaris Daerah HSS, H. Muhammad Noor, yang menjadi narasumber utama menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan internal pemerintah.

"Tipikor adalah kejahatan luar biasa. Karena itu, pengawasannya juga harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol langsung di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, Ormas, termasuk BPK, merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Untuk mendukung peran tersebut, Pemkab HSS telah menyediakan berbagai kanal pengaduan, seperti SP4N-LAPOR!, serta membuka akses informasi melalui standar pelayanan, SOP, hingga regulasi yang dapat dipelajari masyarakat.

Sekda mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut apabila menemukan dugaan pelanggaran, dengan tetap menyertakan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan Kabupaten HSS telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu bakal calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026.

Selain Sekda, penyuluhan turut menghadirkan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HSS Bayu Indra Sukma sebagai narasumber. Kegiatan ini akan berlanjut dengan menyasar berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari penguatan budaya antikorupsi.