Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Karhutla, 4 Unsur Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Bersama Pemegang HGU dan PBPH

amanditmedia.id, HSS — Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui rapat koordinasi nasional bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Senin (7/9).

Rakor digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI dengan agenda penguatan penanganan karhutla.

Dari HSS, rakor diikuti melalui Media Center Kompleks Setda HSS. Wakil Bupati HSS H. Suriani, S.Sos., M.AP., mewakili Bupati H. Syafrudin Noor, bersama Kajari HSS, perwakilan Kapolres HSS, Dandim 1003/HSS, dan Kepala BPBD HSS turut mengikuti kegiatan tersebut.

Sejumlah langkah penanganan karhutla ditegaskan dalam rakor, termasuk larangan pembakaran lahan dan tanggung jawab pemegang HGU serta PBPH. Penegakan hukum juga akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Pemerintah pusat turut mendorong sinergi TNI, Polri, kementerian terkait, BNPB, dan BMKG untuk memperkuat deteksi dini serta mempercepat penanganan apabila kebakaran terjadi.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab HSS menegaskan kesiapsiagaan daerah dalam mengantisipasi karhutla. Koordinasi bersama Forkopimda dan unsur terkait akan terus diperkuat untuk mencegah kebakaran serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.