Pisah Sambut Kajati Kalsel, Wabup HSS Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum

amanditmedia.id, Banjarmasin — Sinergi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan tertib serta sesuai ketentuan. Hal itu mengemuka dalam acara silaturahmi dan pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (13/8).

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, S.Sos., M.AP., turut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Acara tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan Kajati Kalsel dari Tiyas Widiarto, S.H., M.H., kepada Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan agar tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Suasana kegiatan berlangsung hangat. Selain menjadi ajang perpisahan dan penyambutan pimpinan baru, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi atas pengabdian Tiyas Widiarto selama memimpin Kejati Kalsel.

Pada kesempatan yang sama, Sukarman Sumarinton disambut untuk menjalankan amanah barunya sebagai Kajati Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin turut hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin. Hadir pula Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, Ketua BKOW Provinsi Kalsel drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi Sulaiman, Forkopimda Provinsi Kalsel, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Kalsel dan pemerintah daerah.

Sinergi tersebut terutama diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Bagi Pemkab HSS, hubungan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.