Setor LKPD 2025 ke BPK, HSS Kejar WTP ke-13 Secara Beruntun

amanditmedia.id, Banjarbaru - Komitmen menjaga transparansi keuangan kembali ditegaskan lewat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (31/3).

Dokumen LKPD Unaudited tersebut diserahkan langsung oleh H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos. kepada Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, di Kantor BPK Banjarbaru.

Momentum ini bukan sekadar formalitas. Penyerahan LKPD menjadi tahapan penting dalam proses audit, yang nantinya akan menentukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan serta efektivitas penggunaan anggaran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten HSS Kiky Rahmawaty, ST, MT, Kepala BPKPD HSS Drs. H. Nanang FMN, M.Si, serta jajaran Inspektorat dan BPKPD. Kehadiran tim lengkap ini menegaskan keseriusan dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan.

Langkah ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

LKPD yang telah diserahkan akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit menyeluruh. Hasilnya nanti tidak hanya menjadi penilaian kinerja, tetapi juga bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Selama ini, konsistensi dalam tata kelola keuangan sudah terlihat dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut turut.

Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Dengan penyerahan LKPD 2025 ini, target mempertahankan bahkan melanjutkan tren WTP kembali menjadi fokus utama.