Bahas Ranperda hingga Posbankum, Kemenkum Kalsel dan Pemkab HSS Perkuat Koordinasi

amanditmedia.id, Hulu Sungai Selatan - Penyusunan produk hukum daerah hingga penguatan layanan bantuan hukum menjadi fokus dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (28/4).

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan melibatkan Anton Edward Wardhana beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Setda HSS bersama tim. Diskusi dilakukan secara terbuka untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap berbagai isu hukum di daerah.

Pembahasan diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kendala teknis, terutama pada penyusunan naskah akademik dan proses harmonisasi. Hal tersebut langsung direspons dengan masukan praktis untuk meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan.

Selanjutnya, perhatian diarahkan pada Indeks Reformasi Hukum (IRH), khususnya strategi peningkatan nilai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada aspek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), diskusi menyoroti pentingnya pengelolaan data hukum yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi informasi.

Topik lain yang turut dibahas adalah penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Pemerintah daerah menyampaikan kesiapan dalam mendukung pembentukan dan pengembangan layanan tersebut, termasuk kebutuhan tenaga paralegal dan sarana pendukung.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat kesepahaman dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas serta peningkatan layanan hukum kepada masyarakat. Koordinasi lanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan optimal.