BPK Temukan Sejumlah Catatan, Pemkab HSS Diberi Tenggat Perbaikan LKPD 2025

amanditmedia.id, Kandangan – Sejumlah catatan muncul dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti sebelum batas waktu yang ditentukan.

Exit meeting pemeriksaan terperinci digelar di Aula Rakat Mufakat, Kamis (30/4), menghadirkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan bersama jajaran Pemkab HSS.

Ketua Tim Pengendali Teknis BPK, Muzni Fauzi, memaparkan beberapa temuan. Di antaranya Standar Harga Satuan yang belum rinci, kesalahan klasifikasi belanja, hingga pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai belum optimal.

Selain itu, ditemukan persoalan pada belanja hibah yang belum memiliki mekanisme pelaporan sisa dana secara detail. Pada belanja barang dan jasa, terdapat kekurangan volume serta pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum sesuai.

Temuan juga mencakup pekerjaan fisik pada belanja modal, seperti spesifikasi tidak sesuai kontrak dan keterlambatan penyelesaian.

Menanggapi hal itu, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menegaskan komitmen untuk segera melakukan perbaikan. Ia menargetkan seluruh catatan dapat ditindaklanjuti sebelum 4 Mei.

"Saya minta seluruh kepala OPD segera bergerak. Inspektorat juga harus turun langsung memastikan tindak lanjut berjalan," tegasnya.

Wakil Bupati H. Suriani menambahkan pentingnya optimalisasi kinerja, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Evaluasi ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah agar tetap akuntabel, sekaligus mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih selama ini.