DPR Ingatkan Risiko Warga Tanpa BPJS, Pemda Kalsel Diminta Ambil Langkah Cepat

amanditmedia.id, Banjarmasin – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan agar segera mengambil langkah cepat menyusul masih rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Banjarmasin.

Dalam keterangannya, Edy menyoroti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kalimantan Selatan yang baru berada di kisaran 79 persen. Artinya, masih ada sebagian warga yang belum terlindungi secara optimal dalam layanan jaminan kesehatan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap status kepesertaan warga serta mencari solusi konkret, baik melalui skema pembiayaan daerah maupun koordinasi ulang dengan pemerintah pusat, agar masyarakat yang berhak tidak sampai kehilangan perlindungan kesehatan.

Selain itu, Edy juga menyoroti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang disebut masih sekitar 43 persen. Rendahnya angka tersebut menunjukkan masih banyak pekerja belum memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga perlindungan hari tua.

Menurutnya, perlu sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas jangkauan program jaminan sosial melalui penguatan regulasi, pendataan pekerja, serta optimalisasi anggaran perlindungan sosial.

Edy menegaskan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi kepesertaan, melainkan fondasi penting menjaga kesejahteraan masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan akibat sakit atau kecelakaan kerja.