DPRD HSS Dengarkan Jawaban Eksekutif atas Dua Ranperda, Pemkab Soroti Pengelolaan PAD hingga SiLPA

amanditmedia.id, Kandangan – Pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berlanjut ke tahap penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD HSS, Rabu (24/6).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS H. M. Kusasi didampingi Wakil Ketua I H. Husnan dan dihadiri anggota dewan serta jajaran Pemerintah Kabupaten HSS.

Dalam rapat tersebut, Bupati HSS H. Syafrudin Noor diwakili Wakil Bupati H. Suriani menyampaikan tanggapan atas pandangan tujuh fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa poin yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain penguatan sistem digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan tarif pajak dan retribusi yang berkeadilan, percepatan serapan anggaran, serta peningkatan tata kelola aset daerah.

Menurut Wabup, Pemkab HSS berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui pengawasan belanja yang lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Usai rapat, H. Suriani juga memberikan penjelasan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa SiLPA bukan keuntungan dari pembangunan, melainkan sisa anggaran yang belum terserap dan akan digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan.

"SiLPA merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun selalu ada dan wajib dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ke depan, Pemkab HSS akan memperkuat perencanaan, penajaman target program, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran.