HSS Penuhi 97,5 Persen Indikator Kabupaten Ber-Aksi, Bupati Optimistis Raih Predikat Percontohan Antikorupsi

amanditmedia.id, Kandangan — Capaian pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah mencapai 97,5 persen. Hasil tersebut menguatkan optimisme pemerintah daerah untuk meraih predikat Kabupaten Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten Ber-Aksi yang dipimpin Bupati HSS H. Syafrudin Noor didampingi Wakil Bupati H. Suriani di Pendopo Bupati HSS, Rabu (29/7).

Kegiatan merupakan tindak lanjut hasil observasi KPK RI yang menetapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Calon Percontohan Kabupaten Antikorupsi Tahun 2026. Monitoring juga dilaksanakan berdasarkan Surat KPK Nomor B/4351/DKM.01.02/80-84/07/2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Monitoring Capaian Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Asisten I Setda, kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta para camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Monitoring ini menjadi bagian dari rangkaian pendampingan KPK RI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah sebelumnya melaksanakan Bimbingan Teknis Calon Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Karang Jawa Muka.

Dalam arahannya, Bupati H. Syafrudin Noor menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan KPK RI. Menurutnya, setiap masukan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Capaian pemenuhan indikator saat ini telah mencapai 97,5 persen. Adapun kekurangan yang masih tersisa bersifat administratif dan sedang dalam tahap finalisasi, termasuk penyempurnaan laporan hasil survei," jelas Bupati.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memenuhi hampir seluruh indikator pada lima komponen utama penilaian, meliputi penguatan pengawasan, kualitas pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal.

Bupati menegaskan, keberhasilan meraih predikat Kabupaten Percontohan Antikorupsi bukan sekadar soal penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang jujur, berintegritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan optimistis mampu memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan KPK RI sehingga dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di tingkat nasional.