Pembinaan Pengelolaan BMD HSS 2026 Digelar, Bupati Tekankan Aset Rp5 Triliun Harus Dikelola Akuntabel

amanditmedia.id, Banjarbaru — Pengelolaan aset daerah senilai Rp5 triliun menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat tata kelola aset yang tertib, transparan, akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 30–31 Juli 2026, dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor di Banjarbaru, Kamis (30/7).

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan H. Nanang Fahrurrazi menyampaikan total aset daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini mencapai sekitar Rp5 triliun.

"Total aset daerah yang dimiliki Pemkab HSS saat ini adalah sebesar Rp5 Triliun, yang mencakup bidang tanah, barang, bangunan, jembatan, dan pelbagai infrastruktur lainnya. Pengelolaan aset daerah ini memiliki kerumitan tersendiri karena pencatatannya dihitung secara akumulatif sejak kabupaten berdiri hingga sekarang, berbeda dengan APBD yang dihitung per tahun anggaran. Hal ini menjadi sangat penting dipelajari dan difahami karena faktor ini pula yang menjadi salah satu titik krusial dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Nanang.

Ia menambahkan, Bupati Hulu Sungai Selatan juga memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, salah satunya melalui retribusi penyewaan aset yang sesuai ketentuan.

Dalam sambutannya, Bupati H. Syafrudin Noor mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penyelenggara kegiatan, serta para narasumber yang memberikan pembekalan kepada peserta.

"Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman, kesamaan persepsi, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2024," tegas Bupati.

Ia menegaskan, aset daerah bukan sekadar barang yang tercatat dalam administrasi pemerintahan, melainkan kekayaan daerah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi mendukung pelayanan publik dan optimalisasi potensi daerah.

"Barang milik daerah adalah kekayaan daerah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalisasi potensi aset. Lebih dari itu, aset daerah adalah amanah masyarakat yang harus dipastikan kebermanfaatannya untuk orang banyak," tambah Syafrudin Noor.

Kegiatan pembinaan diikuti 160 peserta yang terdiri dari pengguna dan pengelola barang di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Materi disampaikan oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, para kepala OPD, kepala puskesmas, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta para camat dan lurah se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.