Pemprov Kalsel–KPK Evaluasi Pelatihan Integritas, Perkuat Budaya Anti Korupsi

amanditmedia.id, Banjarbaru — Penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi terus didorong melalui evaluasi program pelatihan dan sertifikasi anti korupsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi pelatihan integritas lembaga eksekutif serta sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API), Rabu (29/4).

Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syarifuddin, menegaskan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen memperkuat pemberantasan korupsi yang masih menjadi tantangan serius.

Menurutnya, penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 ke angka 34 menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak.

"Peran PAKSI dan API sangat strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti korupsi di birokrasi," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan integritas aparatur telah menjadi agenda prioritas daerah yang sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sementara itu, perwakilan KPK, Mita Koto, menyebut program pelatihan dan sertifikasi merupakan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia yang berintegritas.

"Setiap anggaran harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, termasuk perubahan perilaku," jelasnya.

Dalam kegiatan ini, evaluasi dilakukan menggunakan metode 360 derajat, yang melibatkan penilaian diri, atasan, dan rekan kerja guna memperoleh gambaran objektif penerapan nilai integritas.

Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan program serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kalimantan Selatan.