Pemprov Kalsel Serahkan SK CPNS STTD dan Lantik 116 Pejabat Fungsional

amanditmedia.id, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2025 serta Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus melantik pejabat fungsional di lingkungan pemerintah provinsi. Prosesi berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (9/3).

Pesan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang dibacakan Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa setiap jabatan dalam birokrasi merupakan amanah negara. Karena itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, serta komitmen tinggi dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, pengembangan karier ASN di Kalimantan Selatan kini mengacu pada sistem merit, yakni pola manajemen aparatur yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan.

Ia menilai jabatan fungsional menjadi elemen penting dalam membangun birokrasi profesional karena menitikberatkan pada keahlian dan spesialisasi aparatur. Dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam, ASN diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.

"ASN itu mengemban tugas negara, bekerja tulus melayani masyarakat. Terus tingkatkan kompetensi dan kinerja agar pelayanan publik semakin prima," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Noryadi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan 116 peserta dari 30 SKPD yang menerima pengangkatan atau pelantikan jabatan fungsional.

Rinciannya, 100 orang diangkat melalui pengangkatan pertama, empat orang melalui perpindahan jabatan, dan 12 orang melalui mekanisme alih kategori jabatan.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap para ASN mampu memperkuat profesionalitas birokrasi sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.