Sinkronisasi Rekomendasi DPRD dan Eksekutif Ditekankan dalam Pembahasan LKPJ 2025

amanditmedia.id, Banjarbaru — Penyelarasan antara rekomendasi legislatif dan langkah eksekutif menjadi sorotan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (14/4).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Kalsel.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting untuk mendalami berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD sekaligus membahas solusi yang akan dijalankan pemerintah daerah.

"Ini rapat yang sangat penting untuk mendalami rekomendasi DPRD, sekaligus mengkomunikasikan solusi yang akan kita laksanakan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kesamaan persepsi antara rekomendasi dan langkah yang diambil pemerintah menjadi faktor kunci dalam mendorong perbaikan kinerja.

"Persepsi harus benar-benar sejalan antara rekomendasi dan solusi, agar perbaikan kinerja ke depan bisa berjalan lebih optimal," jelasnya.

Fokus utama dari seluruh proses tersebut, lanjutnya, tetap bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPRD Kalsel memahami berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

"Rekomendasi yang disampaikan sudah mempertimbangkan aspek rasionalitas, sehingga dapat dijalankan secara efektif dan tidak menjadi beban yang kontraproduktif," ungkapnya.

Pembahasan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.