Tim KPK Tinjau MPP dan RSUD HSS, Pastikan Pelayanan Publik Penuhi Indikator Kabupaten Ber-Aksi

amanditmedia.id, Kandangan — Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi perhatian dalam monitoring implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tim KPK RI mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten HSS dan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Rabu (29/7).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi sekaligus melihat secara langsung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tim meninjau berbagai layanan yang telah terintegrasi dalam satu lokasi. Selain mengamati proses pelayanan, tim juga melihat penerapan layanan yang efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Selanjutnya, Tim KPK RI melakukan peninjauan ke RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan, mulai dari alur pelayanan hingga fasilitas pendukung yang menjadi bagian dari indikator penilaian Kabupaten/Kota Ber-Aksi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran, serta Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan bersama jajaran.

Peninjauan lapangan ini menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya sebatas memenuhi indikator secara administratif, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui monitoring tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat upaya HSS dalam memenuhi Indikator Kabupaten Ber-Aksi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.