201 Desa di Kalsel Masih Blankspot, Pemprov Genjot Percepatan Akses Digital

amanditmedia.id, Banjarmasin - Pemerataan akses digital di Kalimantan Selatan kembali dikebut seiring masih adanya 201 desa yang belum terjangkau jaringan internet atau blank spot hingga 2026.

Rakor penanganan blank spot yang digelar di Banjarmasin menjadi forum sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi di Banua.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menyebut dari total 2.015 desa, sebanyak 1.814 desa sudah terkoneksi jaringan digital. Artinya, sekitar 91 persen wilayah desa sudah terlayani, sementara sisanya masih menjadi fokus penanganan.

"Sinergi pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan bisa segera diidentifikasi dan diselesaikan," ujarnya, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan, tantangan utama masih berada pada kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga berdampak pada pemerataan layanan internet dan layanan publik berbasis digital.

Selain perluasan jaringan, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas internet melalui standar bandwidth yang lebih memadai, agar layanan tidak hanya tersedia tetapi juga stabil digunakan masyarakat.

Pemprov Kalsel juga mengusulkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pembangunan infrastruktur telekomunikasi, termasuk progres menara dan jaringan di daerah blank spot.

Di sisi lain, integrasi layanan digital pemerintah terus diperluas. Hingga 2026, sebanyak 86 perangkat daerah dan UPTD telah terhubung dengan jaringan internet serta sistem SPBE yang terintegrasi ke Pusat Data Nasional.

Pemerintah menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar tidak ada lagi wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital.