Banua Enam Siap Hadapi Banjir, Sodetan dan Normalisasi Sungai Jadi Fokus

amanditmedia.id, Hulu Sungai Utara - Enam kabupaten di kawasan Banua Enam, Kalimantan Selatan, memperkuat komitmen pengendalian banjir secara terpadu melalui rapat koordinasi yang digelar Rabu (11/2) di Aula KH. Dr. Idham Khalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dan dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor beserta jajaran kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Gubernur Muhidin menekankan bahwa pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. "Harus ada sinergi dan kolaborasi lintas kabupaten yang terpadu, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai hanya menjadi seremonial," tegasnya.

Sebagai langkah awal, fokus pengendalian banjir akan diarahkan pada pembangunan sodetan, yaitu saluran air buatan untuk mengalihkan sebagian debit sungai saat volume tinggi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tekanan aliran utama dan mencegah banjir di kawasan padat penduduk. Gubernur menambahkan, anggaran untuk pembangunan sodetan akan dialokasikan dalam perubahan anggaran tahun ini.

Bupati HSS Syafrudin Noor menyampaikan pihaknya juga menyiapkan langkah strategis di wilayahnya, termasuk normalisasi Sungai Amandit yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) III, serta perencanaan pembangunan sodetan di titik-titik kritis. "Kita terus bekerja agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian dari ancaman banjir," ujarnya.

Rapat koordinasi ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Penanganan Pengendalian Banjir Banua Enam. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen semua pihak untuk melaksanakan program pengendalian banjir secara terkoordinasi lintas wilayah administrasi, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, forum ini menampilkan pemaparan Rencana Aksi Pengendalian Banjir WS Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III serta desain perencanaan pengendalian banjir oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel. Langkah ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menyeluruh untuk menghadirkan sistem pengendalian banjir yang efektif, terencana, dan berkelanjutan.

Dengan koordinasi ini, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, dan memastikan Banua Enam siap menghadapi banjir dengan langkah yang terpadu dan berkelanjutan.