Jumat, 17 April 2026
Amandit FM
Berita Kalsel

Kunjungan ke Banjarbaru, Komisi IX DPR RI Soroti Kreativitas Tenaga Kerja Kalsel Masih Rendah

Hafizah Fikriah Waskan - Sunday, 22 February 2026 | 04:02 AM

Background
Kunjungan ke Banjarbaru, Komisi IX DPR RI Soroti Kreativitas Tenaga Kerja Kalsel Masih Rendah
Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan (diskominfomc.kalselprov.go.id/Diskominfo Kalsel)

amanditmedia.id, Banjarbaru - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerap berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan mutu pendidikan vokasi.

Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menjelaskan bahwa dalam agenda tersebut pihaknya menerima banyak masukan dari pemerintah daerah, dinas teknis, hingga mitra kerja lainnya. "Kami mendapatkan banyak masukan dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta para mitra. Diskusi berlangsung sangat terbuka dan konstruktif," kata Yahya Zaini di Banjarbaru, Jumat (20/2).

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, sejumlah indikator ketenagakerjaan serta kualitas SDM dinilai masih perlu pembenahan. Tingkat kreativitas, kompetensi, dan kualitas tenaga kerja disebut belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya potensi daerah.

Menurut Yahya, langkah konkret yang perlu diperkuat adalah pengembangan pendidikan vokasi yang lebih fokus dan berkualitas melalui berbagai lembaga pelatihan, baik Unit Pelaksana Teknis Pusat, Balai Latihan Kerja, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah.

"Kami mendapat informasi bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan status UPTD di Kalimantan Selatan menjadi UPT tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan peningkatan status ini, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan SDM di daerah," jelasnya.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah dibangun sekitar 212 unit. Meski secara umum berjalan baik, ditemukan satu kasus penolakan pembagian program di sebuah pesantren.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif disertai edukasi agar program tersebut dapat diterima.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan dan edukasi, karena jumlah santri di pesantren tersebut cukup besar, sekitar 13 ribu orang. Ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program yang sudah disiapkan pemerintah," tegas Yahya Zaini.

Komisi IX DPR RI berharap hasil kunjungan kerja ini segera ditindaklanjuti sehingga potensi besar daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM yang unggul dan kompetitif.

Tags