Sabtu, 2 Mei 2026
Amandit FM
Berita Kalsel

LKPJ 2025 Disampaikan, IPM Kalsel Naik Jadi 75,19 dan Kemiskinan Turun 3,88 Persen

Hafizah Fikriah Waskan - Friday, 27 March 2026 | 07:03 AM

Background
LKPJ 2025 Disampaikan, IPM Kalsel Naik Jadi 75,19 dan Kemiskinan Turun 3,88 Persen
Pemprov Kalsel Sampaikan LKPJ 2025 (diskominfomc.kalselprov.go.id/MC Kalsel)

amanditmedia.id, Banjarmasin – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan meningkat menjadi 75,19 dan angka kemiskinan turun ke 3,88 persen dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (25/3).

Penyampaian laporan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan dalam forum DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya, Syarifuddin mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan LKPJ, sekaligus menegaskan bahwa capaian pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif berdasarkan indikator makro.

Pada sektor pembangunan manusia, peningkatan IPM mencerminkan perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat, meski peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi perhatian.

Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,88 persen. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka juga menurun ke angka 4,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja ekonomi daerah turut menunjukkan hasil positif dengan laju pertumbuhan yang berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga menurun dari 0,302 menjadi 0,287, menandakan distribusi kesejahteraan yang semakin merata.

Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Syarifuddin menegaskan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.

Tags