Kemendagri: OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Peringatan Tegas bagi Kepala Daerah

amanditmedia.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menilai penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringatan serius bagi seluruh kepala daerah untuk menaati aturan dan menjalankan amanah publik dengan baik. Pernyataan ini disampaikan Kapuspen Kemendagri Benny Irwan pada Selasa (3/3).

"OTT di Kabupaten Pekalongan ini diharapkan menjadi warning bagi kepala daerah lainnya agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku," ujar Benny.

Dia menambahkan, kasus ini juga menjadi bahan evaluasi internal bagi Kemendagri, terutama terkait mekanisme rekrutmen dan pengawasan kepala daerah di masa mendatang. "Momentum ini akan menjadi refleksi bagi Kemendagri mengenai model atau pola rekrutmen kepala daerah ke depan," kata Benny.

Benny menegaskan bahwa kepala daerah yang terjaring OTT merupakan pejabat hasil pemilihan langsung, sehingga kementerian merasa prihatin atas terulangnya kasus korupsi meski telah berulang kali memberikan peringatan mengenai transparansi dan akuntabilitas.

"OTT kepala daerah kembali terjadi. Kami sangat prihatin karena kasus seperti ini terus berulang," ungkapnya. Ia juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Kemendagri memastikan akan memantau jalannya pemeriksaan serta mengambil langkah administratif sesuai kewenangan jika diperlukan, guna menjaga kelancaran pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, "Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati."

Fadia beserta beberapa pihak lain dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tambah Budi, sambil menegaskan bahwa KPK masih mendalami kasus tersebut.