Menanti Sanksi Permanen Lima Pejabat Lapas Cibinong: Inspektorat Jenderal Kemenimipas Gelar Pemeriksaan Disiplin

Proses penanganan skandal ditemukannya 10 unit bangunan fasilitas khusus menyerupai apartemen di area belakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, kini memasuki fase krusial penegakan kode etik dan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Inspektorat Jenderal mengintensifkan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas (Kalapas) beserta empat pejabat struktural yang telah dinonaktifkan secara resmi dari jabatannya.

Keputusan pembebastugasan sementara terhadap lima pejabat struktural tersebut diterbitkan oleh Kemenimipas pada akhir September 2026. Langkah administratif ini diambil sebagai tindakan darurat untuk mempermudah jalannya investigasi internal dan memastikan proses pengumpulan bukti serta pemeriksaan saksi-saksi di lingkungan Lapas Cibinong berlangsung bebas dari intervensi struktural.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan mengonfirmasi bahwa tim audit internal difokuskan pada penelusuran tingkat pertanggungjawaban manajerial dan kepatuhan etik para pejabat terkait. Menurut Rudi, fokus utama tim penyidik Inspektorat adalah membuktikan apakah keberadaan bangunan fisik non-Barang Milik Negara (BMN) dan perabot rumah tangga mewah tersebut terjadi akibat unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk kelalaian pengawasan (failure to supervise) yang terstruktur.

Pemeriksaan etik ini mengacu pada regulasi penegakan disiplin pegawai negeri sipil serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam ketentuan tersebut, setiap jajaran pimpinan UPT Pemasyarakatan berkewajiban melakukan kontrol berkala di seluruh area perimeter dan memastikan tidak ada struktur fisik atau barang terlarang yang masuk tanpa persetujuan dinas.

Saksi-saksi yang dipanggil oleh Majelis Kode Etik Kemenimipas meliputi pejabat struktural yang dinonaktifkan, komandan regu pengamanan (Karupa), petugas portal pemeriksaan utama (P2U), hingga pihak pelaksana teknis di lapangan. Penyelidik mendalami mekanisme operasional harian, termasuk bagaimana material bangunan dan perangkat elektronik skala besar dapat melintasi sistem pengamanan utama tanpa adanya laporan resmi atau penghentian dari petugas jaga.

Dukungan terhadap tindakan tegas Kemenimipas disampaikan oleh Komisi XIII DPR RI. Anggota Komisi XIII menegaskan bahwa penonaktifan jabatan harus ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi administratif permanen jika para pejabat tersebut terbukti secara sah melakukan pelanggaran berat. Komisi XIII mengagendakan pemanggilan berkala untuk mendengarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akhir, sekaligus mengawasi agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berhenti pada penataan posisi administratif, tetapi juga dilanjutkan ke proses hukum pidana jika ditemukan indikasi penerimaan imbalan atau gratifikasi.

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas operasional dan pengamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kemenimipas telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) di tingkat pimpinan dan pimpinan pos pengamanan. Langkah ini dilakukan guna memastikan fungsi pelayanan publik, pembinaan warga binaan, serta pembersihan sisa material pembongkaran bangunan di area belakang lapas tetap berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.