Penyaluran Pupuk Subsidi di Kalsel Jadi Sorotan, DPKP Bahas Pengawasan hingga Dugaan Penyimpangan

amanditmedia.id, Banjarmasin – Penyaluran pupuk bersubsidi di Kalimantan Selatan kembali menjadi perhatian setelah masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penyerapan yang belum maksimal hingga dugaan distribusi kepada pihak yang tidak berhak.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk DPKP Kalsel, Indah Puteri Suciati mengatakan rakor tersebut melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga PT Pupuk Indonesia untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk subsidi.

"Masih ada kendala seperti penyerapan pupuk yang belum maksimal dan penjualan pupuk kepada pihak yang tidak berhak," ujarnya, Kamis (7/5).

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi praktik peminjaman pupuk antarpetani, keterlibatan tengkulak, hingga selisih harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi.

DPKP Kalsel juga menyoroti perlunya monitoring langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab masih adanya petani yang belum menebus pupuk subsidi.

Dalam rakor tersebut, Direktorat Pupuk Ditjen PSP Kementerian Pertanian memaparkan kebijakan terbaru terkait e-RDKK dan verifikasi data petani, sementara Ditreskrimsus Polda Kalsel menegaskan pengawasan pupuk subsidi menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Selain itu, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) turut menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi pupuk subsidi agar pelaksanaannya lebih efektif di lapangan.

DPKP Kalsel berharap sinergi lintas sektor dapat memperkuat pengawasan dan memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan.