Pokja I Komisi Irigasi Matangkan Agenda Pleno, Soroti Kekeringan hingga Banjir

amanditmedia.id, Banjarbaru — Sejumlah isu strategis dimatangkan dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja) I Komisi Irigasi Kalimantan Selatan sebagai persiapan menghadapi sidang pleno yang dijadwalkan berlangsung akhir April.

Rapat ini membahas berbagai agenda penting yang akan dibawa ke forum pleno, melibatkan unsur pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan sesuai komposisi Komisi Irigasi.

Salah satu fokus utama adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 terkait percepatan pengelolaan irigasi. Skema tersebut mengarahkan pengelolaan melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, sekaligus membuka peluang dukungan pusat untuk program rehabilitasi jaringan irigasi di daerah.

Pengusulan program dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Tata Air Irigasi (SITARI), termasuk untuk jaringan irigasi kewenangan provinsi dan kawasan rawa.

Selain itu, potensi kekeringan yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian. Koordinasi lintas sektor diperkuat dengan melibatkan dinas pertanian, petani, hingga BMKG guna menentukan pola tanam dan langkah antisipasi musim kemarau.

Persoalan banjir juga menjadi pembahasan krusial karena dinilai kerap mengganggu fungsi jaringan irigasi serta berdampak pada produktivitas pertanian.

Hasil rapat ini akan dirumuskan sebagai bahan rekomendasi dalam sidang pleno, yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait penanganan banjir dan penguatan sistem irigasi di daerah.

Koordinasi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat pengelolaan irigasi sekaligus menjaga stabilitas produksi pertanian di Kalimantan Selatan.