Rabu, 18 Maret 2026
Amandit FM
Berita Kalsel

UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM Kalsel Siapkan Transformasi BLUD, Targetkan Penguatan Layanan dan PAD

Hafizah Fikriah Waskan - Tuesday, 17 March 2026 | 05:17 AM

Background
UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM Kalsel Siapkan Transformasi BLUD, Targetkan Penguatan Layanan dan PAD
Kepala UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris (diskominfomc.kalselprov.go.id/MC Kalsel)

amanditmedia.id, Banjarbaru – Penguatan kelembagaan tengah dipersiapkan oleh UPTD Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan melalui skema pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan sertifikasi kompetensi sekaligus mendorong kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kepala UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM Kalsel Abdul Haris menjelaskan bahwa saat ini unit tersebut masih berada di bawah pengelolaan anggaran induk sehingga belum memiliki akun anggaran mandiri.

Ia mengatakan proses menuju status BLUD masih dalam tahap kajian, termasuk penyesuaian target tarif lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah pada unit induk koordinasi.

Pada tahun 2026, UPTD mulai menjalankan sejumlah kegiatan berbasis kontribusi melalui kerja sama dengan instansi pemerintah maupun daerah yang memanfaatkan layanan sertifikasi di lembaga tersebut. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya memetakan kebutuhan layanan sertifikasi dan pengembangan kompetensi aparatur di berbagai kabupaten dan kota.

Menurut Haris, pola tersebut menjadi tahap awal sebelum unit memiliki kemandirian pengelolaan keuangan. Status BLUD nantinya akan memberi ruang yang lebih luas bagi lembaga untuk mengelola layanan sertifikasi secara lebih fleksibel dan profesional.

Ia menyebutkan, pada 2027 lembaga ini ditargetkan sudah memiliki akun rekening sendiri dalam struktur APBD sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

Selain penguatan kelembagaan, dukungan anggaran juga diproyeksikan meningkat signifikan. Pemerintah daerah telah menyetujui rencana alokasi sekitar Rp5 miliar pada 2027 guna mendukung berbagai kegiatan sertifikasi dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.

Salah satu agenda besar yang direncanakan adalah penyelenggaraan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang dalam puluhan angkatan. Dukungan program dan penguatan struktur organisasi diharapkan menjadikan lembaga ini sebagai pusat layanan sertifikasi kompetensi aparatur yang profesional di Kalimantan Selatan.

Tags