Menteri Purbaya Kritik Industri CPO Indonesia, Menilai Pelaku Usaha Rugikan Negara

Menteri Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap praktik sebagian pelaku usaha di industri minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia yang menurutnya telah merugikan negara selama bertahun-tahun. Kritik ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Dalam forum tersebut, ia mengungkap pola ekspor yang dinilai tidak transparan dan berdampak pada melemahnya penerimaan negara.

Dalam rapat itu, Purbaya menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan sawit besar diduga menggunakan strategi ekspor dengan memanfaatkan aturan pelaporan di negara lain, terutama melalui Singapura, sebelum barang akhirnya dikirim ke Amerika Serikat. Menurutnya, ekspor CPO tersebut hanya dilaporkan sebagai pengiriman ke Singapura, sementara data ekspor lanjutan ke AS tidak tercatat dalam sistem Indonesia. Ia menilai celah ini membuat data perdagangan tidak akurat dan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak.

Purbaya menyebut skema tersebut memungkinkan pelaku usaha menghindari pembayaran pajak yang seharusnya diterima negara. Ia menduga sebagian besar transaksi ekspor hanya dicatat sebagai pengiriman ke Singapura yang memiliki beban pajak lebih kecil, sementara ekspor sebenarnya ke AS tidak dilaporkan. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibuli para pengusaha CPO," ujarnya. Ia juga menyinggung bahwa pola serupa belum sepenuhnya dibuka di sektor lain, termasuk batu bara.

Menurut Purbaya, kerugian negara yang terjadi tidak hanya soal perbedaan angka statistik perdagangan, tetapi juga menggerus potensi penerimaan pajak dan devisa. Hal ini dinilai serius mengingat industri sawit merupakan salah satu tulang punggung ekspor nasional dan berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah mulai memperkuat analisis data dan kerja sama internasional untuk mengevaluasi pola ekspor komoditas strategis seperti CPO.

Ia menjelaskan, tim dari Lembaga Nasional Single Window di Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam, termasuk menjajaki penggunaan data dari Amerika Serikat untuk mencocokkan laporan ekspor. Analisis dilakukan hingga ke level data kapal per kapal guna melihat apakah laporan ekspor yang selama ini masuk memang jauh lebih rendah dibandingkan realitas pengiriman. Pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola perdagangan yang tidak wajar.

Selain itu, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar di sektor CPO yang diduga terlibat dalam praktik pelaporan ekspor yang tidak lengkap. Ia menyebutkan, rata-rata nilai yang dilaporkan hanya sekitar setengah dari harga yang tercatat di pasar Amerika Serikat, sementara keuntungan diambil melalui perusahaan perantara di Singapura. Praktik ini, menurutnya, menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara yang signifikan selama bertahun-tahun.

Pernyataan Purbaya muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap tata kelola industri CPO Indonesia, khususnya terkait pajak, transparansi ekspor, dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Sejumlah pihak menilai langkah pemerintah membuka praktik ini menjadi upaya penting untuk memperbaiki sistem fiskal dan perdagangan agar lebih adil serta berpihak pada kepentingan negara.

Hingga kini, para pelaku usaha CPO belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Namun pengamat menilai temuan ini berpotensi mendorong perubahan kebijakan dan peninjauan ulang mekanisme ekspor serta pelaporan bagi komoditas utama Indonesia.

Dengan penguatan data dan kolaborasi internasional, Kementerian Keuangan berharap Indonesia dapat lebih efektif menagih pajak, menutup celah penghindaran pajak, serta memastikan pelaku usaha beroperasi sesuai aturan fiskal nasional dan standar global.