Puan Soroti Sistem Pendidikan dan Kesehatan Mental Anak Usai Tragedi SD di NTT

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kondisi sistem pendidikan nasional menyusul kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada aspek akses pendidikan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar serta kesehatan mental anak-anak di lingkungan sekolah.

Menurut Puan, peristiwa tragis tersebut menjadi peringatan keras bahwa persoalan pendidikan tidak bisa dilihat sebatas angka partisipasi sekolah atau status pendidikan gratis. Ia menegaskan, negara harus memastikan seluruh kebutuhan pendukung pendidikan benar-benar terpenuhi, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Puan menyebut, masih banyak siswa yang menghadapi tekanan berat akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini kerap luput dari perhatian, baik oleh sekolah maupun pemangku kebijakan. Padahal, tekanan tersebut dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat.

Ia menilai, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan belajar, bukan justru menjadi sumber tekanan. Oleh karena itu, Puan mendorong agar sekolah lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi peserta didik, termasuk dengan memperkuat peran guru, wali kelas, dan konselor dalam memantau kesejahteraan siswa.

Puan juga menekankan pentingnya pendidikan yang berperspektif kemanusiaan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan melindungi hak-hak anak dan menjaga kesehatan mental mereka. Dalam konteks ini, ia meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi untuk memperkuat layanan pendampingan psikologis di sekolah.

Lebih lanjut, Puan menyoroti perlunya evaluasi kebijakan pendidikan agar tidak membebani siswa, baik secara ekonomi maupun mental. Ia menilai, jika masih ada anak yang mengalami tekanan berat hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah, maka sistem pendidikan perlu segera dibenahi.

Ketua DPR itu juga mengingatkan bahwa kasus di NTT tidak boleh dipandang sebagai kejadian tunggal. Ia meminta agar pemerintah menjadikannya sebagai momentum untuk meninjau ulang berbagai kebijakan pendidikan, khususnya yang menyangkut bantuan pendidikan, distribusi perlengkapan sekolah, serta pendampingan terhadap siswa dari keluarga rentan.

Puan menegaskan, DPR akan terus mengawal upaya perbaikan sistem pendidikan agar lebih inklusif dan berkeadilan. Ia berharap ke depan tidak ada lagi anak yang merasa tertekan atau terpinggirkan dalam proses belajar hanya karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis mereka.

Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih peduli dan manusiawi. Menurutnya, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara melindungi dan mendidik anak-anaknya hari ini.