Bahas Disnakertrans hingga Dinkes, Pemprov Kalsel Sambut Dukungan Komisi IX DPR RI

amanditmedia.id, Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menyambut baik kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang berlangsung di daerah tersebut. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, usai pertemuan bersama rombongan legislatif, Jumat (20/2).

Ia menjelaskan, dalam agenda tersebut sejumlah persoalan strategis dibahas bersama, termasuk paparan dari perangkat daerah seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah menilai forum itu menjadi ruang penting untuk menyampaikan kondisi lapangan sekaligus menerima masukan dari pemerintah pusat.

"Banyak hal yang sudah disampaikan dari dinas-dinas provinsi, baik dari Disnakertrans maupun Dinas Kesehatan. Kami sangat menyambut positif apa yang menjadi perhatian dan masukan dari Komisi IX. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini, berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat dibantu penyelesaiannya," kata Syarifuddin.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Menurutnya, tren penurunan saat ini sudah menunjukkan hasil cukup baik, namun masih diperlukan langkah bersama untuk mengejar target nasional.

"Memang sudah diakui bahwa penurunannya cukup signifikan. Namun kita tetap memiliki harapan dan target dari pusat. Harapan kita angka stunting bisa ditekan hingga 10 persen. Saat ini masih berada di kisaran 22 persen. Karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak agar target tersebut bisa tercapai," jelasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan menekan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun dukungan legislatif.

Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis juga turut dibahas karena masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Pemerintah daerah berencana melakukan pendekatan langsung kepada pimpinan pondok pesantren guna mengetahui faktor penghambat sekaligus mencari solusi terbaik.

"Kami akan mencoba pendekatan dengan pimpinan pondok, apa kendalanya, apa permasalahannya. Harapan kita, jika sudah diketahui persoalannya, maka manfaat dari program MBG ini bisa diterima dan dirasakan bersama," ujarnya.

Melalui kunjungan kerja ini, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah dalam menangani berbagai isu strategis, khususnya bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.