Sabtu, 4 April 2026
Amandit FM
Berita Kalsel

Penyaluran Dana Daerah di Kalsel Tembus Rp3,69 Triliun, DAU Masih Mendominasi Awal 2026

Hafizah Fikriah Waskan - Thursday, 02 April 2026 | 10:39 PM

Background
Penyaluran Dana Daerah di Kalsel Tembus Rp3,69 Triliun, DAU Masih Mendominasi Awal 2026
DJPb Dorong Optimalisasi Penyaluran Triwulan Berikutnya (diskominfomc.kalselprov.go.id/MC Kalsel)

amanditmedia.id, Banjarmasin - Aliran dana dari pusat ke daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif di awal 2026. Hingga 28 Februari, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp3,69 triliun atau 20,32 persen dari total pagu tahun ini.

Catur Ariyanto Widodo menjelaskan, penyaluran masih didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi tulang punggung di awal tahun anggaran.

"Realisasi DAU mencapai Rp2,61 triliun atau 24,16 persen dari pagu, dengan kontribusi sebesar 70,80 persen dari total TKD. Seluruhnya disalurkan melalui skema block grant, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas," ujarnya, Senin (30/3).

Dari sisi daerah, Kota Banjarmasin mencatat realisasi tertinggi dengan 23,88 persen, sementara Kabupaten Balangan berada di posisi terendah dengan 17,15 persen. Meski begitu, seluruh daerah sudah menerima penyaluran pada dua bulan pertama.

Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi mencapai Rp391,69 miliar atau 9,58 persen, dengan kontribusi terbesar dari sektor sumber daya alam, khususnya minerba.

Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercatat Rp667,96 miliar atau 24,98 persen. Penyaluran terbesar digunakan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan tunjangan guru ASN daerah.

"Untuk DAK Fisik, hingga akhir Februari 2026 belum terdapat realisasi. Penyalurannya akan mengikuti tahapan serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Di sisi lain, Dana Desa baru tersalurkan Rp18,44 miliar atau 3,47 persen. Tahun ini, skema Dana Desa mengalami penyesuaian menjadi Dana Desa Reguler dan dukungan khusus.

Catur menegaskan, kesiapan administrasi daerah menjadi kunci agar penyaluran berikutnya bisa lebih optimal.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel," pungkasnya.

Tags