DPRD HSS Ikut Awasi Forum Perangkat Daerah untuk RKPD 2027 di Daha Utara

amanditmedia.id, Daha Utara - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) aktif mengawal proses perencanaan pembangunan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara, Rabu (11/2/2026). Forum ini fokus pada wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. DPRD HSS menilai forum semacam ini penting agar setiap program yang dirancang benar-benar mengakomodasi kebutuhan nyata warga, bukan sekadar administratif.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Dapil III menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Forum memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Dengan begitu, hasil perencanaan pembangunan dapat lebih akurat dan tepat sasaran, sejalan dengan kondisi lapangan. DPRD juga menegaskan komitmennya untuk memastikan hasil forum masuk dalam RKPD 2027 dan diawasi implementasinya secara berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD HSS, anggota DPRD Dapil III, unsur pimpinan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta perwakilan Forkopimcam. Kehadiran seluruh pihak menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyiapkan perencanaan pembangunan yang tepat, terukur, dan realistis sesuai kapasitas anggaran.

Melalui forum ini, DPRD menekankan bahwa keberhasilan RKPD 2027 bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga masyarakat. Program yang dirumuskan diharapkan bisa segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, memberikan manfaat langsung bagi warga, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Dapil III.

Forum Lintas Perangkat Daerah ini menjadi bagian dari upaya HSS untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai pengawas dan penentu arah kebijakan daerah.