Banggar DPRD HSS Bahas KUA PPAS 2027, Sejumlah Program Strategis Jadi Sorotan

amanditmedia.id, Kandangan — Pembahasan arah kebijakan anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk 2027 menyoroti sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari layanan kesehatan, pertanian, pariwisata, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD HSS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Aula Rapat Utama Gedung DPRD HSS, Senin (10/8).

Rapat tersebut membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS, H. Ahmad Fahmi, S.E., bersama unsur pimpinan DPRD lainnya.

Dari pihak eksekutif, TAPD dipimpin Sekretaris Daerah HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis terkait.

Dalam pembahasan, anggota Banggar menyoroti sejumlah usulan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD HSS. Salah satunya terkait transparansi pengelolaan anggaran hibah untuk instansi vertikal.

Penyaluran hibah diminta dilakukan secara transparan dan tepat sasaran sehingga pemanfaatannya dapat memberikan dampak langsung sesuai dengan peruntukannya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Daha juga menyoroti kebutuhan pengadaan alat dan sarana kesehatan di RSUD Daha Sejahtera. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan layanan medis bagi masyarakat kawasan Daha sehingga tidak harus menuju Kandangan untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.

Selain sektor kesehatan, perhatian juga diberikan terhadap perluasan lahan cetak sawah serta penanganan ancaman kekeringan yang terjadi di wilayah Daha. Langkah konkret dinilai diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan produktivitas masyarakat.

Banggar juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan retribusi dari objek-objek wisata unggulan di Kabupaten HSS.

Efisiensi anggaran 2027 turut menjadi perhatian. Pengelolaan anggaran diharapkan semakin optimal sehingga dapat meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan meningkatkan realisasi program pembangunan.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD juga mempertanyakan kepastian rencana rehabilitasi fisik Gedung DPRD HSS yang dinilai sudah tidak memadai. Penataan ulang tetap direncanakan di lokasi saat ini dengan memperhatikan ketentuan tata ruang serta lingkungan sepadan jalan.

Pembahasan juga menyinggung pemanfaatan eks Kantor Bappeda atau kawasan Tugub Kandangan. Pemerintah Kabupaten HSS diminta aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemilik aset lahan agar aset tersebut dapat dihibahkan kepada Pemkab HSS.

Berbagai masukan tersebut kemudian ditanggapi jajaran eksekutif melalui penjelasan Sekda HSS bersama pimpinan OPD terkait. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kebutuhan pembangunan daerah.

Karena materi yang dibahas cukup banyak dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, pimpinan rapat memutuskan melakukan skorsing sementara. Rapat kemudian dijadwalkan dilanjutkan setelah waktu istirahat, salat, dan makan (ISOMA).