RLPPD 2025 Kalsel Catat Tren Positif, IPM Naik dan Kemiskinan Turun

amanditmedia.id, Banjarbaru – Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kalsel, Rospana Sofian, yang menegaskan bahwa RLPPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah.

"RLPPD ini menjadi media komunikasi kepada masyarakat terkait capaian pembangunan daerah selama satu tahun anggaran," ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan laporan tersebut merupakan amanat regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Dari sisi kinerja makro, Kalimantan Selatan mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,10 dari sebelumnya 75,19. Persentase penduduk miskin juga berhasil ditekan menjadi 3,84 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi daerah turut mengalami peningkatan menjadi 5,22 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,06 persen. Di sisi lain, distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan perbaikan dengan turunnya rasio gini menjadi 0,287.

Kinerja pada sektor pelayanan dasar juga tergolong optimal. Bidang pendidikan mencatat capaian layanan hampir sempurna dengan realisasi anggaran di atas 97 persen. Sementara sektor kesehatan mampu mencapai target pelayanan hingga 100 persen, meskipun masih menghadapi tantangan pada pemenuhan tenaga medis dan fasilitas pendukung.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, realisasi pendapatan daerah melampaui target dengan capaian lebih dari Rp11,18 triliun atau 106,27 persen. Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp11,09 triliun atau 82,76 persen, mencerminkan pengelolaan anggaran yang relatif terkendali.

Ke depan, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program berbasis data, guna mendorong pelayanan publik yang lebih efektif.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan agar target pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.

RLPPD 2025 diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memahami perkembangan kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.