Temui Aliansi BEM, Gubernur Kalsel Tanggapi Isu Pendidikan hingga Lingkungan

amanditmedia.id, Banjarbaru — Sejumlah aspirasi yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat aksi penyampaian pendapat di Kantor Gubernur Kalsel, Jumat (5/6).

Berbagai isu menjadi sorotan mahasiswa, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan nasional hingga persoalan daerah lainnya.

Menanggapi sektor pendidikan, H. Muhidin mengakui kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah asesmen terhadap tenaga pendidik untuk mengukur kualitas pembelajaran yang diberikan di sekolah.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan menjadi penting agar pelajar Kalimantan Selatan memiliki daya saing yang lebih baik, termasuk dalam persaingan masuk perguruan tinggi favorit.

Terkait tuntutan pencabutan status kawasan taman nasional, H. Muhidin menegaskan kewenangan tersebut bukan berada di pemerintah provinsi. Ia menjelaskan keberadaan taman nasional justru bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang program pemberdayaan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Sementara itu, mengenai persoalan yang dihadapi warga Sidomulyo, gubernur menegaskan pemerintah tidak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.

Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap membuka ruang komunikasi dan siap memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui jalur yang sesuai, termasuk melalui DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, H. Muhidin juga menjelaskan perkembangan rencana pembangunan stadion internasional yang sempat menjadi perhatian mahasiswa. Ia menegaskan proyek tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan administratif dan teknis sebelum dapat direalisasikan.

Dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah berlangsung terbuka. Pemprov Kalsel berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan kebijakan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.