Dinsos Kalsel Ikut Workshop Nasional Bahas Standar Layanan Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis

amanditmedia.id, Bekasi – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ambil bagian dalam workshop nasional yang membahas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, khususnya terkait penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Kegiatan tersebut berlangsung di Bekasi pada 10–12 Maret 2026.

Workshop ini digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Pesertanya terdiri dari 22 Dinas Sosial provinsi atau UPTD panti sosial serta perwakilan 22 pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia yang dinilai memiliki praktik baik dalam penanganan gepeng.

Kepala Dinsos Kalsel Muhammad Farhanie melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Selamat Riadi menjelaskan kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan implementasi SPM, khususnya pada pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan melalui panti sosial.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini memiliki lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial yang memberikan layanan rehabilitasi. Salah satunya adalah Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari yang menangani berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk gelandangan dan pengemis.

Dalam praktiknya, pelayanan tersebut juga berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini mengatur berbagai pendekatan penanganan, mulai dari pencegahan, penertiban, rehabilitasi hingga dukungan lanjutan bagi penyandang masalah sosial.

Selama tiga hari kegiatan, peserta mengikuti berbagai sesi seperti pemaparan materi dari kementerian terkait, diskusi kelompok, presentasi makalah, hingga evaluasi penerapan SPM di daerah masing-masing. Forum ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan gelandangan dan pengemis di daerah.