Dinsos Kalsel Rumuskan Strategi Kesejahteraan Sosial Inklusif, Fokus Data Terpadu dan Pemberdayaan PPKS

amanditmedia.id, Banjarmasin - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum Perangkat Daerah guna merumuskan arah kebijakan strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial di daerah. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur Biro Umum, Kementerian Sosial RI, Bappeda Kalsel, serta jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Sosial Kalsel, M. Farhanie, menegaskan forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI serta visi misi Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.

"Forum ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang mampu menjawab isu-isu strategis urusan sosial di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Farhanie di Banjarmasin, Selasa (3/3).

Ia menekankan pentingnya penggunaan data tunggal terpadu yang akurat dan mutakhir sebagai basis perencanaan. Validitas dan pemutakhiran data secara berkala dinilai krusial agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial tepat sasaran.

"Kita harus memastikan validitas dan pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Selain penguatan sistem data, Dinsos Kalsel memprioritaskan perluasan layanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, khususnya yang berada di dalam panti. Peningkatan kapasitas panti sosial dan tenaga pendukung menjadi fokus untuk memastikan standar pelayanan semakin optimal.

Pada aspek pemberdayaan, penguatan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) dipandang sebagai instrumen strategis mendorong kemandirian PPKS secara berkelanjutan.

"Program UEP-P harus dikelola secara holistik, mulai dari pendampingan usaha, akses pasar hingga monitoring keberlanjutan usaha. Tujuannya agar penerima manfaat dapat berkembang secara ekonomi dan tidak kembali pada kondisi rentan," jelas Farhanie.

Ia juga mengakui keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi perlu diperluas guna mendukung pendanaan kesejahteraan sosial.

"Kita harus lebih aktif memanfaatkan potensi pendanaan kesejahteraan sosial dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berdaya saing," tambahnya.

Farhanie turut menyoroti optimalisasi peran pilar kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan relawan sosial sebagai ujung tombak implementasi program di lapangan.

"Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan ketepatan sasaran program sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam perencanaan strategis ke depan, Dinsos Kalsel juga memasukkan penguatan penanganan bencana berbasis masyarakat sebagai prioritas, guna menekan dampak sosial serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Melalui forum ini, Dinas Sosial Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan membangun kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan bagi masyarakat Banua.