Menteri Lingkungan Hidup Turun Tangan dan Cek Perusahaan Penyebab Banjir Kalsel

amanditmedia.id, Banjarmasin - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol, menyatakan pihaknya telah mengantongi daftar perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Pernyataan ini disampaikan menyusul banjir besar yang melanda beberapa wilayah Kalsel pada awal tahun 2026, yang diduga diperparah oleh aktivitas perusahaan di sekitar daerah aliran sungai.

Hanif menjelaskan bahwa identifikasi awal perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menelusuri penyebab banjir.

"KLH sudah melakukan pendataan terhadap beberapa perusahaan yang diduga melanggar aturan dengan pembukaan lahan yg cukup besar, dan masih didalami oleh tim penegakan hukum," ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Menurut Menteri, evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi lingkungan. Aktivitas industri yang tidak sesuai aturan dapat memicu kerusakan lingkungan, termasuk penebangan hutan tanpa izin, pengelolaan limbah yang buruk, atau pengerukan sungai yang tidak sesuai standar, yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir.

Tim KLHK akan menindaklanjuti daftar perusahaan ini melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan. Langkah ini juga bertujuan untuk menentukan apakah ada pelanggaran peraturan yang dapat dikenai sanksi administratif atau tindakan hukum.

Selain itu, Menteri LH menegaskan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup setempat, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan dan kontribusi aktivitas perusahaan terhadap banjir. Pendekatan lintas sektor ini diharapkan memperkuat mitigasi risiko banjir di masa depan.

Hanif juga menyebut bahwa pemerintah akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik pengelolaan lingkungan mereka. Hal ini meliputi penerapan sistem pengelolaan limbah yang baik, penataan kawasan industri agar tidak mengganggu aliran air, serta rehabilitasi area yang terdampak. Langkah-langkah preventif ini dinilai penting untuk mengurangi kerentanan wilayah terhadap bencana alam.

Menteri menekankan bahwa pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. KLHK akan memantau kegiatan industri secara berkala untuk mencegah dampak lingkungan yang dapat menimbulkan bencana, seperti banjir. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Langkah konkret KLHK ini mendapat perhatian publik karena banjir di Kalsel beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian material yang cukup besar, termasuk merendam ribuan rumah dan fasilitas umum. Penelusuran peran perusahaan diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi regulasi dan penerapan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar.

Dengan turun tangan langsung, Menteri Hanif Faisol memastikan bahwa pemerintah serius dalam menanggapi dampak industri terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik, mengurangi risiko bencana, dan memastikan pembangunan di Kalsel maupun daerah lain berjalan berkelanjutan.